Pembebas Pemadaman Kena Biarpet

Harian Tribun Medan, 6 Mei 2014

===

MEDAN, TRIBUN – Entah kebetulan atau tidak, sidang terdakwa korupsi pengadaan Flame Tube GT-12, Ermawan Arif Budiman, Senin (5/5), berlangsung di tengah biarpet. Padahal terdakwa yang juga mantan Manajer PLN Sektor Belawan ini, sudah mendapat status tahanan kota, dengan dalih keahliannya diperlukan untuk mengatasi biarpet yang melanda Sumut.

Bahkan untuk “membebaskan” Ermawan, PLN rela menitipkan uang jaminan Rp 23,9 miliar pada PN Medan, ditambah jaminan dari Dirut PLN Nur Pamudji, GM PLN Pembangkitan Sumbagut Bernardus Sudarmanto, dan sang istri terdakwa.

Sidang Ermawan yang digelar sejak pukul 14:00 WIB hingga usai pukul 17:00, diganggu tiga kali biarpet listrik. Yakni pukul 15:00, 15:15, dan 16:30. Biarpet listrik ini pun sempat membuat riuh suasana sidang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pengacara terdakwa kepada para saksi tidak terdengar dengan baik karena matinya pengeras suara. Apalagi suasana di luar ruang sidang utama siang itu cukup gaduh karena banyaknya sidang yang digelar pada saat bersamaan.

Namun Bernadus berdalih status tahanan kota yang disandang Ermawan tak otomatis membuat biarpet habis.

“Ya bukan berarti karena dia (Ermawan) dijamin dan dipekerjakan untuk mengatasi ‘masalah listrik’, lantas biarpet langsung hilang. Dia kan hanya membantu secara teknis saja,” ujar Bernadus, Senin malam.

Ia memastikan status Ermawan yang merupakan tahanan kota membuatnya bisa dengan mudah membantu pekerjaan teknis yang dibutuhkan di Pembangkit Belawan. Namun sekali lagi ia menegaskan bukan berarti masalah biarpet lantas bisa dengan mudah diatasi. “Sekarang kan masalahnya bukan di Belawan saja. Tapi di Labuanangin juga.”

Sumut mengalami defisit listrik 380 MW, sejak minggu keempat April. Lonjakan defisit sebesar 230 MW bersumber dari kerusakan Blok 1 GT 1.2 dan ST 1.0 PLTGU Belawan dan ST 2.0 PLTGU Belawan dan juga PLTU Labuanangin Unit 1 dan 2. Praktis pembangkit listrik skala besar yang beroperasi dengan sehat di PLTGU Belawan hanya GT 2.1. dan GT 2.2., yang sudah selesai menjalani overhaul atau Life Time Extension oleh perusahaan Mapna dari Iran.

Saat ini, pengadilan masih menyita GT 1.2 yang berkapasitas netto sekitar 100 MW, yang kini perkaranya sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Pengadilan Tinggi Sumut sudah menolak permohonan PLN agar melepaskan barang bukti ini untuk diperbaiki.

Sedangkan PLTU Labuanangin tak kunjung mengalami perbaikan. Sejak 29 Maret, hanya pembangkit Unit Dua yang menghasilkan daya 85 MW. Sedangkan Unit Satu tak beroperasi akibat oli masuk ke boiler.

Celakanya, setelah PLN berhasil memperbaiki boiler tersebut, kini muncul masalah baru.

“Sebenarnya kita sudah targetkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di bagian boiler itu hari ini. Hasilnya memang cukup bagus karena persoalan boiler sudah bisa diatasi tadi. Tapi justru persoalan lain kembali muncul. Sekarang justru turbinnya yang bocor,” ujar Manajer Sektor Labuhanangin, Oak Habibullah via seluler, Senin malam.

Kebocoran turbin membuat perbaikan mesin kembali akan memakan waktu yang cukup lama.

Oak mengatakan bahwa persoalan seperti itu tidak akan terjadi jika mesin yang digunakan berkualitas lebih baik. Karena penggunaannya akan lebih efektif dan kualitasnya juga lebih terjamin.

“Saya tidak katakan kalau mesin dengan kualitas baik tidak akan rusak. Tapi setidaknya masa pemakaiannya bisa lebih lama. Begitu juga saat mengalami masalah, masa perbaikan bisa lebih cepat. Jadi jelas sangat membantu dalam perbaikannya.”

Padahal mesin pembangkit PLTU Labuanangin baru berusia enam tahun.

Oak tak menjamin jika persoalan bocornya turbin sudah teratasi maka penggunaan mesin pembangkit bisa dilakukan. “Kalau turbinnya sudah bagus belum tentu juga mesinnya bisa dipakai bang. Soalnya kan sudah kita lihat sendiri kualitas mesinnya. Mungkin setelah persoalan di turbin selesai, persoalan lain akan muncul. Tapi kita tetap berharap perbaikan ini bisa segera diselesaikan. Hingga saat ini tim kita juga masih terus bekerja di lapangan.”

Dicecar

Pengadilan Tipikor Medan menggelar sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan tiga saksi untuk terdakwa Ermawan, Senin (5/5).

Ermawan didakwa melakukan korupsi pada pengadaan Flame Tube GT-12 senilai Rp 23,94 miliar pada 2007. Ketiga saksi yang dihadirkan adalah Tugino Ponisan dari PLN Sektor Belawan, Rahmad Riyadi dari PLN Wilayah Sumut, dan Rodi Cahyawan, Manajer Sektor Belawan Mei 2011-2013.

Dari ketiga saksi, Rahmad Riyadi adalah orang yang paling banyak dicecar pertanyaan. Mulai dari pertanyaan yang diajukan JPU, hakim, pengacara terdakwa, hingga terdakwa Ermawan cukup intens menanyainya.

Pasalnya ia adalah orang yang dinilai cukup bertanggungjawab dalam penerimaan barang Flame Tube GT 1.2 yang disuplai oleh rekanan CV Sri Makmur itu. Tugasnya menerima barang tersebut teralih karena Ermawan secara kebetulan harus dinas di Jakarta untuk keperluan PLN.

“Saya memang yang menerima. Tapi itu karena posisi saya Asisten Manajer Operasi. Jadi ya bertugas menggantikan,” kata Rahmad menceritakan kejadian yang bermula sejak 19 Desember 2007 itu. Ia mengaku tidak terlalu memperhatikan barang yang dimaksud dan hanya menandatanganinya saja.

Adanya perbedaan barang yang diterima dengan yang seharusnya, kata Rahmad, baru diketahui setelah pada 22 Januari ada surat yang dikonsep oleh Ermawan. Meskipun surat itu dikonsep oleh Ermawan, namun Rahmad mengakui dirinya-lah yang menandatangani.

“Ya betul, saya yang tanda tangan. Tapi yang konsep itu ya terdakwa,” katanya sambil menunjuk Ermawan.

Tidak banyak hal yang bisa dikorek jaksa, hakim, maupun pengacara Ermawan dari Rahmad yang bertugas di Belawan sejak 1988.

 

Rahmad sering melontarkan kata “lupa” untuk beberapa pertanyaan yang sebenarnya penting. Sementara untuk Tugino dan Rodi Cahyawan, pertanyaan yang diberikan hanya seputar teknis Pembangkit Belawan. Termasuk kepastian bahwa sejak tahun 2011 hingga 2013 tidak pernah dilakukan pemeliharaan untuk GT 1.2, hanya pengecekan saja. *

===

Lokalisir Perkara

 

News Analysis by Farid Wajdi, Direktur LAPK Sumut

Sejak awal upaya penjaminan terhadap tersangka korupsi PLN ini salah kaprah. Bahkan melawan takdir. Jarang sekali kejahatan luar biasa, dalam hal ini korupsi, mendapatkan penangguhan penahanan. Dan Tipikor Medan, setahu saya, adalah yang paling sering melakukan penangguhan. Kalau penangguhan dengan nominal penjaminan tertinggi, saya belum tahu apakah Rp 23,9 miliar ini adalah yang tertinggi atau bukan.

Apalagi uang yang digelontorkan ini dari uang kas PLN. Dalam artian ini kan uang perkara. Ini kasus korupsi, kejahatan luar biasa. Kalau tadi karena sakit, ya silakan dibantarkan. Tapi ini alasannya kan berbeda.

Yang harus kita soroti juga adalah alasan penjaminan yang dilakukan oleh PLN. Katanya tenaga si terdakwa (Ermawan) dibutuhkan untuk menangani sistem kelistrikan di Sumut. Apakah memang cuma dia yang ahli untuk itu? Apa dia satu-satunya orang di PLN yang bisa menangani masalah listrik di Sumut? Saya kira tidak.

Apalagi faktanya, pemadaman listrik bergilir tetap saja terjadi. Kalaulah memang tenaganya sangat ahli, seharusnya ada efeknya. Tapi kan tidak. Atau mungkin keahlian yang dimaksud PLN adalah ahli dalam memadamkan listrik?

Penjaminan yang dilakukan PLN juga menimbulkan banyak spekulasi. Karena betapa “bersemangatnya” jajaran PLN untuk menjadikan terdakwa sebagai tahanan kota. Dan bahkan memberikan uang yang besar untuk itu. Kesan yang muncul justru ada upaya untuk melokalisir kasus. Untuk menutupi kemungkinan supaya tidak melebar kemana-mana. Biasanya kan korupsi memang tidak pernah berdiri sendiri. Ini hanya asumsi. Tapi ada kesan yang ingin dilindungi.

 

Walau bagaimanapun, masalah penangguhan adalah domain hakim. Walaupun di kasus korupsi jarang sekali ada penangguhan. Tapi di Medan ini memang beda. Saya berharap ada atensi yang lebih baik dari Mahkamah Agung untuk kasus ini. Termasuk upaya Komisi Yudisial kalau memang ada yang mencurigakan. Intinya hanya satu, kita berharap putusannya nanti tidak kontroversial.