Melawan Lupa: Campurtangan HT dalam Pemberitaan Sisminbakum

 Dikutip dari buku "Wajah Retak Media", terbitan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Mei 2009.

================

GEGER DI SISMINBAKUM, SUNYI DI RCTI DAN OKEZONE

 oleh: Widiyanto

Kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum yang menjadi headline di hampir semua media tidak nongol di RCTI. Ada intervensi pemilik modal?

Hari itu barangkali patut dirayakan sebagai salah satu hari kemenangan

gerakan anti korupsi. Pagi hari seorang mantan pejabat tinggi dirjen ditangkap. Romli Atmasasmita, mantan direktur jendral pada Departemen Hukum dan HAM ditahan kejaksaan atas tuduhan korupsi. Pada hari yang sama, giliran Danny Setiawan, bekas Gubernur Jawa Barat yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara kasus penggelembungan harga mobil kebakaran.

Perang melawan korupsi memang tengah marak. Kejaksaan Agung dan KPK seperti adu cepat membekuk koruptor. Dan gerak cepat seperti ditunjukkan pada 10 November 2008 itu, agaknya perlu dicatat khusus: penahanan Romli bisa menjadi awal terbongkarnya kasus Sisminbakum (Sistem Informasi Badan Hukum, yang memungkinkan pendaftaran badan hukum dilakukan on-line), yang ukurannya sungguh kolosal. Skandal ini diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk menteri, dan merugikan negara hingga hampir setengah triliun rupiah. Tak mengherankan jika Romli menjadi ‘bintang’ media masa. Sejak pagi hari sejumlah stasiun televisi, radio dan jaringan berita on-line (newswires) terus menggebernya sebagai sajian utama. Malamnya, penahanan Romli ditempatkan sebagai headline oleh hampir semua stasiun televisi. Hampir semua, tapi tidak Seputar Indonesia. Siaran berita andalan stasiun RCTI itu tak menayangkan penahanan Romli, tidak pula Danny.

Ada apa? Apakah Seputar Indonesia kecolongan? Pertanyaan sepele ini ternyata perlu jawaban panjang lebar.

Rapat Redaksi RCTI malam itu lebih hangat dari biasanya. Di seputar meja rapat berbentuk bulat, duduk belasan anggota redaksi: manajer produksi berita, produser pelaksana, kepala liputan, beberapa produser.Pemimpin Redaksi Arief Suditomo tidak hadir. Begitu juga wakil pemimpin redaksi Putra Nababan. Rapat yang dipimpin Produser Eksekutif Seputar Indonesia Avida Virya itu memasuki area paling genting: mengapa RCTI tak punya liputan soal penahanan Romli.

Kepala Liputan Dandhy Dwi Laksono mengatakan, Sisminbakum jelas masuk kriteria layak berita – diukur dengan pertimbangan apapun. Perhatian publik luar biasa, kejaksaan telah pula menetapkan tiga dirjen sebagai tersangka, dan kerugian negara ekstrabesar. Tak ada alasan untuk tak meliput penahanan Romli. Lalu mengapa materinya tak nongol? “Apa kita dilarang meliput kasus ini?” katanya.

Beberapa saat sebelum rapat Dandhy mengontak Tunggal Siregar, reporter yang biasa mangkal di Kejaksaan Agung. Ia menanyakan mengapa Tunggal tak punya bahan liputan Romli. Awalnya Tunggal berkilah ia harus meng-cover agenda lain. Tapi Dandhy tak percaya. Setelah dicecar, reporter ini mengaku diminta Pemimpin Redaksi Arief Suditomo agar tak meliput penahanan Romli.

Dandhy terkejut. Ia meradang mendengar pengakuan itu. Ia mengingatkan, sebagai reporter Tunggal seharusnya melapor kepada Koordinator Liputan, atasannya langsung. “Sensor tak boleh terjadi sejak di lapangan,” katanya.

Keterangan Tunggal inilah yang dibawa Dandhy ke ruang rapat malam itu. “Jika kita dilarang menayangkan Sisminbakum,” katanya, “Kita juga tak bisa memberitakan kasus korupsi yang lain.” Logikanya, jika Sisminbakum “disensor” dan kasus korupsi lain diliput, berarti RCTI main tebang pilih. “Sama halnya kita melindungi maling, sambil menelanjangi maling yang lain,” tambah Dandhy.

Dilihat dari struktur kepemilikan, RCTI memang termasuk dalam keluarga besar kelompok yang terserempet kasus Sisminbakum. Program komputerisasi di Departemen Hukum dan HAM ini dikelola PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang merupakan ‘sepupu’ RCTI. Bersama-sama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC, holding yang memiliki RCTI), Sarana adalah ‘cucu’ dari PT Bhakti Investama, perusahaan yang dikuasai keluarga Tanoesoedibjo.

Rapat malam itu kemudian sedikit melebar. Jika kasus yang melibatkan kelompok usaha tak bisa diliput, sebagian anggota redaksi menuntut manajemen segera membuat rambu-rambu: daftar apa saja yang haram ditayangkan. Namun Dandhy menolak gagasan ini. Ia tetap ngotot agar RCTI memperlakukan kasus Sisminbakum sama seperti kasus-kasus korupsi yang lain. “Kita harus tetap fight,” katanya.

Hingga malam rapat selesai, tak ada kesepakatan yang bulat, kecuali: tak ada berita korupsi yang naik tayang. Tidak Romli, tidak juga Danny. Semua kena embargo. Sampai kapan? Tak ada batas waktu yang ditetapkan. Yang pasti, sejak malam itu, Seputar Indonesia memang bersih dari berita korupsi. Namun entah mengapa, dua hari kemudian, berita-berita korupsi, termasuk kasus Sisminbakum sudah muncul kembali.

Di sela-sela rapat malam itu, Dandhy sempat berkirim pesan kepada Pemimpin Redaksi Arief Suditomo. Ia menanyakan alasan mengapa liputan Sisminbakum dilarang. Jawaban Arief–juga melalui pesan pendek lewat handphone—merisaukan Dandhy, “Jelas, karena milik HT”.

HT adalah sebutan sehari-hari untuk Hary Tanoesoedibjo, pemegang kontrol Bhakti Investama, kapal induk yang membawahi aneka macam usaha mulai dari media sampai telekomunikasi, keuangan hingga penyewaan pesawat. Di anak-anak perusahaan itu, Hary menempatkan abang dan adiknya sebagai pengurus dan pengelola. Pada PT Bhakti Asset Management, yang membawahi PT Sarana (pengelola Sisminbakum), duduklah Hartono Tanoesoedibjo, salah satu kakak Hary.

Kala itu, nama Hartono memang mulai disebut-sebut dalam kasus Sisminbakum. Yohannes Waworuntu, Direktur Utama PT Sarana, yang ditetapkan sebagai tersangka mengaku ia hanya boneka Hartono. “Saya dipaksa menjadi dirut dengan imbalan utang saya yang besarnya Rp 1 milyar dianggap lunas,” katanya kepada media. Sejauh ini, status Hartono dalam kasus itu masih sebatas saksi.

Bagi Dandhy, pesan pendek Arief itu tiba-tiba tak membuat semuanya menjadi terang benderang. Ia tak pasti betul apakah pelarangan itu order langsung dari HT atau kebijakan Arief semata. Tapi bagi Dandhy, dan anggota redaksi RCTI, ini bukan campur tangan yang pertama. Ia hanya mengatakan, “Tiap kali ada pemberitaan yang dianggap merugikan, Hary selalu ikut campur.” Yang jelas, beberapa pekan kemudian, intervensi manajemen terjadi lagi: RCTI dilarang menayangkan berita kutipan wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ‘berbau’ Sisminbakum.

Ceritanya, akhir 2008, Menteri Keuangan terpilih sebagai “People of the Year 2008” versi harian Seputar Indonesia (untuk membedakan dengan nama acara di RCTI, selanjutnya disebut Sindo), koran yang juga dimiliki MNC. Reporter RCTI Bima Marzuki yang meliput acara itu sempat minta pendapat Menteri Sri Mulyani tentang rekening liar yang memang tengah dihebohkan. Konteksnya biaya perkara di Mahkamah Agung. Menteri menegaskan, semua penerimaan dari dari kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pemerintah, mestinya masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak alias PNBP.

Mendengar penjelasan ini, Hary yang berada tak jauh dari Ibu Menteri lantas bergegas mendekati Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sindo. Hary, orang yang menurut Forbes memiliki kekayaan US$ 250 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) itu meminta Sururi menemui Bima. Begitu wawancara selesai, Bima dicolek Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sindo.

“Bim, untuk wawancara yang tadi, Pak HT minta jangan tayang,” katanya Sururi seperti ditirukan Bima Marzuki.

“Bagian yang mana?” tanya Bima.

“Semuanya,” jawab lelaki ceking yang dikenal sebagai orang kepercayaan Hary itu.

“Loh kenapa?” Bima mencoba menawar.

“Pak HT khawatir wawancara itu menimbulkan salah persepsi.”

‘Persepsi’ yang dimaksud Sururi tentu berkaitan dengan PNBP. Biaya akses Sisminbakum yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah semestinya masuk ke kas negara seperti PNBP yang lain. Selama ini, dari Rp 1.685.000 biaya yang dibayarkan notaris untuk mendapat pelayanan Sisminbakum, hanya Rp 200.000 yang masuk PNBP. Selebihnya, Rp 135.000 untuk PPN dan, yang paling gede, Rp 1.350.000 masuk sebagai ‘biaya akses’. Pos terakhir inilah yang kemudian dibagi-bagi: 90 persen masuk ke kantong PT Sarana dan sisanya ke koperasi pegawai Departemen Hukum dan HAM.

Laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan, sejak 1 Januari 2001 – 30 September 2002, terdapat 54.400 permohonan pengesahan lewat Sisminbakum. Artinya, selama periode 21 bulan tersebut, PT Sarana meraup Rp 66 miliar lebih, sedangkan negara hanya memungut tak sampai Rp 11 miliar. Kejaksaan Agung menilai, pembagian yang timpang ini disepakati karena Sarana ‘membujuk’ pejabat negara menyetujui proyek ini. “Mereka tak hanya menggunakan fasilitas negara untuk memungut uang rakyat. Tapi juga menikmatinya,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Marwan Effendi.

Kekhawatiran adanya salah ‘persepsi’ dan larangan tayang itu dilaporkan Bima kepada bosnya, Wakil Pemimpin Redaksi RCTI Putra Nababan. Menurut Bima, saat itu juga Putra mengontak Sururi. Tapi Sururi tetap mendesak RCTI agar memenuhi permintaan Hary.

Meskipun dilarang, Bima tetap membuat naskah liputan. Melalui koordinator liputan, naskah itu diserahkan kepada Pemimpin Redaksi Arief Suditomo. Setelah diberi catatan, naskah tersebut dikirim Arief kepada Hary melalui faksimil. Bima sempat mengintip catatan itu: pemimpin redaksi minta izin agar liputan Bima dapat ditayangkan. Hasilnya? Berita kutipan wawancara Bima tentang PNBP dengan Menteri Keuangan itu tak pernah tayang di RCTI.

Kisah pelarangan ini tak dibantah oleh Sururi, tapi juga tak dibenarkan. Ia menolak memberikan jawaban. “Kami sedang konsolidasi internal,” katanya ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Sirih. “Saya tak mau ngomong kalau menyangkut kasus itu,” tambahnya ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Sirih dengan muka mengkerut sambil Sururi ngeloyor pergi ke sebuah ruang pertemuan .

Pemimpin Redaksi Arief Suditomo juga tak mau berkomentar. Setelah berkali-kali menolak permohonan wawancara, Arief akhirnya dapat ditemui di lobi salah satu kantornya, di Menara Kebon Sirih. Dia berbaju putih mengenakan celana gelap. Meskipun sudah bertemu muka, ia masih enggan memberi keterangan. “I don’t have anything untuk di-share. Maaf, mas,” katanya sambil memasuki kantor, melewati dua orang petugas keamanan.

Campur tangan pemberitaan pemilik dalam kasus Sisminbakum bukan hanya dialami RCTI tapi juga pada portal berita Okezone, juga milik MNC. Di portal ini, berita Sisminbakum pertama kali nongol pada 14 Oktober 2008. Isinya: rencana kejaksaan mengungkap indikasi korupsi. “Biaya akses Sisminbakum tak mengalir ke kas negara, tapi ke rekening PT SRD,” demikian penggalan berita tersebut. Tampaknya, pada awal-awal munculnya isu Sisminbakum, Okezone relatif berimbang.

Tapi belakangan, apalagi sejak Romli ditahan dan peran Hartono diributkan, menurut keterangan sumber di Okezone, saat itulah Pemimpin Umum David Fernando Audy mulai ‘menyetir’ arah pemberitaan. Reporter diminta untuk lebih banyak memberikan porsi kepada Sarana atau Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Hukum dan HAM yang mengambil keputusan tentang program komputerisasi itu. Dari 80 berita Sisminbakum yang ditulis Okezone, 16 menggunakan Sarana sebagai narasumber utama dan 15 memanfaatkan Yusril. Hanya 10 yang mengutip jaksa. Itu pun separohnya dimuat sebelum Romli ditahan.

Selain ‘banting setir’, Okezone juga mencabut berita-berita yang dianggap merugikan Sarana. Pencabutan dilakukan hingga ke tembolok, sehingga berita yang pernah tayang tak bisa lagi dikorek-korek lagi meskipun menggunakan mesin pencari yang canggih. Melalui mesin pencari internal di Okezone, tercatat ada 81 berita yang memakai kata “sisminbakum”. Namun ketika ditelusuri di mesin pencari publik, hanya tersisa 48 saja yang masih tayang. Sisanya lenyap secara misterius.

Selain menempatkan David (ipar istrinya) sebagai pemimpin umum, Hary juga memperbantukan Sururi, Pemimpin Redaksi Sindo, sebagai Ketua Sidang Redaksi di Okezone. Menurut lembaga pemeringkat internet, Alexa Internet, April 2009, Okezone yang relatif muda usia ini, menempati urutan ke-23 situs yang paling dikunjungi di Indonesia. Rata-rata Okezone menaikkan 300 berita per hari, termasuk berita dari tim redaksi RCTI dan Sindo.

Sama seperti Arief dan Sururi, David juga menolak memberikan keterangan soal campur tangan Hary dalam kasus Sisminbakum. Meskipun posisinya sebagai kepala hubungan investor MNC, anak muda yang belum berumur 30 tahun itu sangat irit berkata-kata. “Mengapa Anda menulis soal itu?” katanya. Selebihnya, David bungkam. Tiap kali dihubungi, telepon genggamnya tak pernah diangkat. Sekretarisnya mengatakan jadwal rapatnya penuh. n

Catatan:

Akhir November 2008, Dandhy mengundurkan diri dari RCTI. Manajemen RCTI menerima pengunduran

dirinya akhir Januari 2009. Sejak Februari 2009, Dandhy menempuh jalan hidup baru sebagai penulis lepas.

Pulau Jawa yang menyatu dengan Bali di peta KTP elektronik

Barangkali saya terlambat tahu, tapi saya memang baru menyadarinya kemarin. Hal-hal kecil kadang-kadang memang sering terluput dari perhatian, dan baru setelah ada yang mengingatkan baru kita menyadarinya. Hal 'kecil' nan 'sepele' yang saya maksudkan adalah peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di sisi depan karu tanda penduduk elektronik kita.

Di peta NKRI itu, jika kita perhatikan ternyata ada kejanggalan yang cukup mencolok, yaitu adanya perbedaan antara gambaran peta NKRI yang biasanya kita kenal, dengan gambaran peta yang ada di KTP elektronik itu. Mengapa mencolok, karena perbedaannya bukanlah terkait penggambaran pulau-pulau kecil, melainkan penggambaran pulau utama di Indonesia.

Pulau Jawa di peta KTP elektronik itu digambarkan menyatu dengan Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Komodo, dan Pulau Flores. Tak ada dibuatkan celah di antara gambar pulau-pulau tersebut (sebagaimana di peta normal) yang semestinya menggambarkan selat-selat penghubung antar pulau itu. Sehingga pulau Jawa memanjang begitu jauh mulai dari ujung barat pulau Jawa di provinsi Banten sana, sampai ke Pulau Flores di NTT, Pulau Jawa seakan-akan mempunyai sulur yang panjang ke arah timur.

Ternyata gambaran peta NKRI yang aneh ini bukan baru tercantum dalam peta KTP elektronik, melainkan pada KTP 'lama' keluaran tahun 2010 gambar peta dengan keanehan yang sama juga muncul. Ini tentu memunculkan dugaan bahwa pihak yang mencetak KTP elektronik hanya sekadar menyalin-tempel saja berkas gambar peta Indonesia yang ada di KTP lama untuk dipakai pula di KTP elektronik. Namun, pada KTP yang pertama kali saya miliki (keluaran 2007), peta Indonesia yang ada disitu masih normal dan sesuai dengan apa yang biasanya kita ketahui dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Pulau Bali dan pulau-pulau lain di sebelah timurnya masih terpisah dengan Jawa dan tergambar pula bentuk pulaunya dengan jelas, tak seperti gambar yang ada di KTP elektronik sekarang yang seakan-akan menyatu dan melebur dengan Jawa. Yang jelas antara 2007 dengan 2010 dan 2012 orang yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri adalah dua orang berbeda.

Secara iseng, mungkin kita bisa menduga-duga ada apa di balik penggambaran penyatuan pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di sebelah timurnya. Mungkin saja ini memang merupakan kesalahan yang tak disengaja dan kemudian tak disadari oleh perusahaan yang memenangkan tender mencetak KTP elektronik. Atau bisa saja kesalahan berupa 'penyatuan' pulau ini memang disengaja. Entah itu karena menggambarkan desain geopolitik di masa depan, di mana antara pulau Jawa dengan pulau-pulau di Kepulauan Sunda Kecil itu nantinya akan dibangun suatu kawasan khusus terpadu yang menyatukan visi dan kebijakan pemerintahan berbagai provinsi mulai dari Banten hingga NTT. Atau desain perekonomian, dimana nantinya konektivitas antara Pulau Jawa dengan Kepulauan Sunda Kecil itu akan semakin ditingkatkan, dan jarak-jarak pemisah antar pulau yang begitu banyak itu akan menghilang dengan sendirinya. Peningkatan konektivitas itu bisa saja berupa pembangunan jembatan antar pulau, sehingga tidak perlu lagi naik turun kapal feri untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain di antara Pulau Jawa hingga pulau Flores. Atau bisa pula dalam bentuk ekstrem sebagaimana arti harfiah yang ada di gambaran peta KTP elektronik itu, yaitu selat-selat penghubung diurug/ditimbun dengan tanah dan pasir sehingga pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di timurnya betul-betul menyatu dan melebur. Atau, penggambaran pulau Jawa yang menyatu dengan Bali ini didasarkan atas suatu diagnosa saintik bahwa di masa mendatang, pulau Jawa akan menyatu dengan pulau di sebelah timurnya karena sebab-sebab alamiah tertentu.

Saya baru tahu soal hal kecil ini setelah membaca kartun 'Sukribo' di Kompas (29/12). Kartun berjudul ''Tidak LUCU !!" ini bercerita soal dua orang anak yang sedang main catur, dengan disaksikan oleh seorang bapak-bapak bernama Pak Agung dan juga Sukribo sendiri. Ketika sedang main catur, tersebutlah bahwa nama salah seorang anak itu adalah Nyoman. Pak Agung yang mendengar ini kemudian mengetes si Nyoman, dengan menanyakan nama Nyoman itu asalnya darimana. Nyoman menjawab bahwa nama itu berasal dari Jawa Timur, dan jawaban itu membuat Pak Agung ketawa terbahak-bahak karena melihat suatu 'kebodohan' dari si Nyoman. Pak Agung membetulkan dengan menyatakan bahwa nama Nyoman itu adalah nama yang berasal dari Bali. Pak Agung kemudian meledek si Nyoman dengan menyebut anak jaman sekarang 'parah bener' dan mengatakan bahwa Nyoman tidak sekolah karena pertanyaan semudah itu saja salah dijawab. Sukribo kemudian hadir membela si Nyoman, dengan memberi tahu bahwa di KTP yang baru, pulau Jawa dan pulau Bali resmi jadi satu pulau, jadi Nyoman tidak salah. Sukribo kemudian menakut-nakuti Pak Agung, bahwa kalau Pak Agung bilang Menteri-nya parah dan nggak sekolah (sebagaimana yang dibilang pak Agung ke Nyoman), nanti Pak Agung bisa dituduh subversif tuh.

Selain memberi informasi soal 'peta janggal' di KTP elektronik, kartun Sukribo di atas sebenarnya mengandung pesan moral juga. Yaitu janganlah terlalu merasa dirimu paling pintar dan sok tahu, serta orang lain salah semua. Karena bisa saja orang lain yang kau anggap bodoh dan salah itu mengetahui hal-hal kecil dan sepele (yang tidak diketahui banyak orang) yang justru dapat menjadi penguat atas argumentasi/jawaban yang ia kemukakan, dan kemudian menjatuhkan dengan telak segala kepongahan dan ke-sok tahu-an dari orang 'pintar' tadi.

Inilah Pemegang Dinasti Kekuasaan/Dinasti Politik di Beberapa Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Agak nyesal juga hari Jumat (25/10) saya tidak membeli koran Tribun Medan edisi hari itu. Sebab ternyata edisi hari itu menurunkan liputan khusus yang menarik sekali mengenai dinasti politik di Provinsi Sumatera Utara. Untunglah Tribun Medan merupakan sebuah perusahaan surat kabar yang murah hati, sehingga e-paper koran ini bisa dilihat gratis di website medan.tribunnews.com. Memang, laporan khusus yang diletakkan di halaman 1 itu sambungannya di halaman 7 gak nyambung, karena halaman 7-nya bertanggal 21 Oktober bukan 25 Oktober. Tapi info yang ada di halaman 1 sudah lumayan memadai lah. Ini dia dinasti politik di Sumatera Utara.

1. TD Pardede (alm)

>>> Pengusaha yang melahirkan kelompok bisnis TD Pardede yang mengelola bisnis hotel, rumah sakit, dan bisnis lain.

* Anaknya, Rudolf Pardede, sempat menjadi Wagub Sumut dan Gubernur Sumut saat almarhum Gubernur Rizal Nurdin tewas dalam kecelakaan pesawat Mandala tahun 2005. Kini Rudolf adalah senator (anggota DPD) dari Provinsi Sumut.

* Cucunya (anak Rudolf), Salomo TD Pardede, merupakan anggota DPRD Sumut.

* Sebetulnya, cucunya (putri Rudolf), Yohana Pardede adalah caleg DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra. Namun Yohana meninggal belum lama ini.

2. Tengku Rizal Nurdin (alm)

>>> Mantan Gubernur Sumut, yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Mandala.

* Adiknya, Tengku Erry Nuradi, mantan Bupati Serdangbedagai dua periode, kini menjabat sebagai Wagub Sumut periode 2013-2018.

* Iparnya (istri T. Erry), Helvi Diana Sitorus, adalah anggota DPRD Sumut.

3. Bomer Pasaribu

>>> Politisi Partai Golkar, mantan Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Gus Dur, kini menjabat Duta Besar RI di Denmark dan Lithuania.

* Adik keempatnya, Syahrul Pasaribu, kini menjabat Bupati Tapanuli Selatan.

* Adik keenamnya, Gus Irawan Pasaribu, kalah dalam Pemilukada Sumut 2013 dan kini menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra.

4. Idealisman Dachi

>>> Bupati Nias Selatan periode 2011-2016. Sebelumnya anggota DPR RI periode 2004-2009.

* Abangnya, Suasana Dachi, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Partai Hanura, sekarang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra dari Dapil Sumut 3.

* Abangnya, Fansolisman Dachi, komisioner KPUD Nias Selatan, sekarang mencalonkan diri lagi di posisi itu

* Abangnya, Aris Dachi, kontraktor dan caleg DPRD Nias Selatan dari Partai Gerindra

* Saudarinya, Murni Dachi, sekarang Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan.

* Adiknya, Firman Adil Dachi, kontraktor di Nias Selatan.

* Adik iparnya, Foarota Laoly/Ama Rinto Laoly, Kepala Dinas Perizinan Kab. Nias Selatan.

5. Bachrum Harahap

>>> Bupati Padanglawas Utara, sudah dua periode

* Anaknya, Andar Amin Harahap, menjadi Walikota Padangsidempuan setelah mengalahkan anak Walikota Medan nonaktif Rahudman Harahap, Dedi Jamin Harahap, dalam Pemilukada Padangsidempuan.

6. Torang Lumbantobing

>>> Bupati Tapanuli Utara dua periode

* Adiknya, Saur Lumbantobing, maju dalam Pemilukada Tapanuli Utara 2013 berpasangan dengan Manerep Manalu, dan sekarang sudah lolos ke putaran kedua pemilukada tersebut.

7. Amri Tambunan

>>> Bupati Deli Serdang dua periode

* Adiknya, Ashari Tambunan, maju dalam Pemilukada Deli Serdang 2013 berpasangan dengan Zainuddin Mars (wakil bupati petahana). Menurut perhitungan Desk Pilkada Kesbangpolinmas Deli Serdang, pasangan ini memenangkan Pemilukada Deli Serdang.

8. Rahudman Harahap

>>> Walikota Medan nonaktif

* Anak pertamanya, Dedi Jamin Putra Harahap, maju dalam Pemilukada Padangsidempuan 2013 namun kalah dari Andar Amin Harahap (putra Bupati Padanglawas Utara). Kini Dedi justru menjadi Camat Medan Marelan.

* Anak ketiganya, Roby Gusman Harahap, anggota DPRD Tapanuli Selatan.

=======

Membahas Haji di Program Tempo Hari TVOne

Program Tempo Hari di Tvone (16/10) menghadirkan perbincangan menarik dengan menghadirkan narasumber penceramah kondang Mamah Dedeh. Program yang dipandu presenter berwajah eksotik, Fentin Oktavi, itu membahas seputar ibadah haji.

Pertama, dibahas mengenai hukum orang yang berhaji dengan menggunakan utang. Apakah orang boleh melakukan haji dengan dibiayai oleh utang? Sementara orang tersebut beranggapan bahwa ia di masa mendatang akan sanggup melunasi utangnya tersebut, yang dengan demikian ia berarti sudah dapat digolongkan ke dalam “golongan mampu menunaikan ibadah haji”? mengenai pertanyaan ini Mamah Dedeh memakluminya dengan menyebut bahwa di jaman sekarang sudah ada program-program seperti yang ada di bank tertentu, memberikan semacam “dana talangan haji” yang pada intinya adalah bank itu memberi pinjaman uang untuk pergi haji kepada orang yang ingin berhaji (Artinya memberikan piutang). Menurut Mamah Dedeh, selagi si pengutang itu mempunyai harta yang nilainya setara atau lebih besar dari besaran utang untuk pergi haji itu, maka peminjaman uang untuk pergi haji itu diperbolehkan. Sebab berarti jika sewaktu-waktu ketika si pengutang meninggal ketika sedang berhaji, maka utangnya tersebut bisa segera langsung dilunasi dengan menggunakan harta si pengutang tadi. Dengan demikian si pengutang yang berhaji tadi tidak lagi mempunyai urusan utang piutang setelah ia meninggal. Contohnya, jika untuk pergi haji perlu duit sekitar Rp 35 juta. Maka jika seseorang ingin berhutang sebesar Rp 35 juta itu agar bisa pergi haji, ia minimal harus punya harta pula sebesar Rp 35 juta itu untuk dijadikan semacam “jaminan”, apakah itu rumah, tanah, kendaraan, emas, dll. Jadi jika si pengutang meninggal, atau tidak dapat melunasi utangnya, maka harta jaminan tadi dapat diambil oleh si pemberi utang untuk dijadikan alat pelunasan utang. Jadi ibadah hajinya itu tidak dinodai dengan segala macam sengketa utang piutang. Kendati dibolehkan pergi haji dengan utang, tentu lebih baik dan lebih aman jika berhaji menggunakan dana tabungan sendiri yang berasal dari sumber-sumber yang halal tentunya. Sebab bukankah panggilan berhaji terutama dikhususkan bagi “orang-orang yang mampu”?

Sebaliknya, jika orang itu tidak ada jaminan dapat melunasi utangnya untuk berhaji, maka ia tak boleh pergi berhaji menggunakan utang. Sebab dengan demikian ia berarti “memaksakan diri” untuk berhaji, karena kesanggupan untuk berangkat haji belum terpenuhi pada dirinya.

Kedua, Mamah Dedeh bercerita mengenai musibah yang terjadi di Mina pada musim haji tahun 1990. Ketika itu ada sekitar 1000 lebih jamaah haji meninggal dunia dalam “chaos” yang terjadi di sebuah terowongan di Mina yang dari dan menuju ke tempat melempar jumrah. Beberapa ratus di antaranya adalah jamaah asal Indonesia. Mamah Dedeh yang juga berhaji pada musim haji itu menceritakan, ia dan beberapa temannya selesai melontar jumrah setelah salat subuh, kemudian kembali ke tenda. Beberapa waktu kemudian, massa yang sedang melintasi terowongan sepanjang k.l. 3 km itu setelah selesai melontar jumrah mendadak mendapati hal buruk, yaitu pasokan gas oksigen di terowongan itu mati/terhenti. Karena pasokan oksigen makin menipis, sementara jumlah orang di terowongan itu ribuan, maka sesak napaslah para jamaah itu. Banyak yang kemudian pingsan dan tergeletak di jalanan terowongan itu. Situasi makin parah karena terjadi pertemuan titik konsentrasi massa. Jamaah yang baru masuk terowongan dengan tujuan melontar jumrah justru tersandung badan-badan para jemaah yang pingsan itu, sehingga mereka tersungkur, panik, lalu terinjak-injak, dan begitu seterusnya sehingga akhirnya timbullah suatu musibah yang menelan korban jiwa begitu banyak. Petugas dari Arab Saudi sendiri saking banyaknya korban jiwa terpaksa mengevakuasi jenazah itu menggunakan sekop besar dan ribuan jenazah itu ditumpuk-tumpuk di luar terowongan, dengan beberapa di antaranya ternyata ada yang masih hidup dan bernapas sehingga kemudian cepat-cepat ditarik dari tumpukan dan diberi pertolongan pertama.

Mamah Dedeh lalu menyebut bahwa setelah tragedi 1990 itu di tahun –tahun berikutnya masih terjadi beberapa kali musibah, terutama di sekitar area melempar jumrah. Di dekade 90-an tempat melempar jumrah masih satu lantai saja, sehingga massa terkonsentrasi di satu lantai itu. Padahal di tempat yang sama ada banyak jamaah asal kawasan Timur Tengah yang “ngemper” di sekitar lokasi melempar jumrah itu karena mereka tidak menyewa hotel selama berhaji. Para jamaah asal Timur Tengah yang berbadan besar itu sering tidur di sekitar lokasi melempar jumrah dengan meletakkan koper gede di atas badan mereka. Keberadaan para jamaah asal Timur Tengah itu rupanya menghambat jamaah yang akan melontar jumrah. Sangat sering terjadi jamaah yang akan menuju tempat melontar jumrah harus tersandung badan para jamaah yang tidur itu, sehingga ia akan tersungkur, jatuh ke depan, kemudian menimpa yang di depannya, lalu terinjak-injak massa yang ada di belakangnya, lalu begitu seterusnya sehingga akhirnya peristiwa itu menimbulkan korban bahkan termasuk korban jiwa. Pemerintah Arab Saudi lalu mengatasi problem ini dengan membangun tempat melontar jumrah menjadi bertingkat. Sekarang tempat melontar jumrah terdiri atas beberapa lantai, sehingga lebih lega dan penumpukan massa di satu titik tidak terjadi lagi.

Ketiga, masih mengenai ibadah haji di masa lalu. Sampai akhir dekade 80-an, jamaah asal Indonesia pergi berhaji dengan menggunakan kapal laut. Perjalanan dengan kapal laut ini bukan hal yang gampang dan bukan sebentar pula. Setidaknya sekali perjalanan membutuhkan waktu 2,5 bulan pelayaran, artinya seorang jamaah haji menghabiskan waktu setidaknya 5 bulan hanya untuk perjalanan pergi-pulang ke Arab Saudi saja. Belum lagi dihitung lama mereka menunaikan ibadah inti di Makkah dan sekitarnya. Maka tak heran jika di masa lalu para jamaah asal Indonesia sering membawa semacam keranjang superbesar (bernama “Sahra” atau  “Sahara”) yang berisi segala macam keperluan untuk sehari-hari, apakah itu kompor, pakaian, bahan makanan, dan sebagainya yang kira-kira diperlukan untuk bertahan hidup selama perjalanan di laut dan selama di Arab Saudi. Begitulah beratnya menjalankan ibadah haji di masa lalu. Namun jika kita mencermati, sesungguhnya hal ini adalah hal yang normal saja karena Nabi Muhammad sudah memprediksinya di masa lalu. Nabi menyebut dalam haditsnya bahwa siapa saja umat Islam yang mengetahui keutamaan berhaji, maka ia akan berusaha mendatangi Masjidil Haram dari negeri-negeri yang sangat jauh, dengan melintasi padang gurun yang panas dan tandus, dengan menaiki unta-unta yang kurus kering. Prediksi itu terbukti benar jika kita melihat beratnya perjalanan ibadah haji di Indonesia di era sebelum 90-an. Itulah beratnya perjalanan ibadah haji, namun jika kita tahu berkah yang dijanjikan dalam ibadah tersebut maka kita akan berlomba-lomba untuk bisa hadir di sana.

Sekarang di masa modern ini, ibadah haji menjadi relatif lebih nyaman dan lebih ringan karena sudah ada pesawat terbang yang hanya memakan waktu beberapa jam untuk terbang dari Tanah Air sampai ke Arab Saudi. Maka tak heran ada beberapa orang yang punya kelapangan rezeki bisa berhaji berkali-kali karena sekarang sudah nyaman. Ini sebenarnya tak perlu dipersoalkan karena memang sekali orang datang ke Baitullah dan berhaji dengan benar, maka seterusnya setelah ia pulang akan selalu merasa rindu untuk kembali ke Baitullah itu. Maka berhajilah orang-orang itu kembali. Memang orang dibolehkan berhaji sampai berapa kali ia mampu, namun sesungguhnya ada yang lebih mulia dari itu, yaitu jika orang tersebut mampu menolong orang lain (apakah itu keluarganya, temannya, atau orang di sekitarnya yang tidak mampu) yang tidak mampu berhaji menjadi mampu berhaji dengan dibiayai olehnya.

Ketika ditanya mengenai ritual apa yang perlu dilakukan seseorang sebelum berangkat haji, Mamah Dedeh mengatakan sesungguhnya tak ada rangkaian perbuatan yang diharuskan sebelum pergi haji. Yang dianjurkan hanyalah calon jamaah haji meminta maaf kepada keluarga, kerabat, rekan kerja, tetangga, dan lain-lain sebelum pergi haji. Ritual seperti pengajian, selamatan, dan lain-lain itu sebenarnya boleh-boleh saja asal tidak berlebihan dan tidak sampai menimbulkan riya atau pamer kekayaan.

Masih terkait dengan pamer, Mamah Dedeh mengatakan bahwa orang yang setelah selesai berhaji justru meminta orang lain memanggil dirinya dengan “Pak Haji” atau “Bu Haji”, adalah tergolong ke dalam orang yang tak mengerti agama. Dalam Islam tak ada disebutkan bahwa orang yang telah berhaji wajib dipanggil haji atau muhajji. Tolok ukur kesuksesan berhaji bukan pada panggilannya, tapi pada tingkah laku orang tersebut setelah selesai berhaji. Jika ia telah berhaji dengan benar, kemudian setelah pulang ke tanah air ia makin rajin beribadah dan makin rajin meningkatkan kesalehan sosial kepada lingkungan sekitarnya, maka ialah yang sesungguhnya mendapat haji yang mabrur. 

Orang yang meminta dipanggil haji setelah ia pulang haji adalah orang yang sombong, padahal sombong itu adalah sikap setan. Haji itu adalah kewajiban umat Islam, kalau mau konsisten seharusnya setiap ibadah lain yang telah orang itu lakukan juga dicantumkan dalam nama/panggilannya, apakah itu solat, puasa, zakat, dst. Nabi Muhammad, para shahabat dan kerabat nabi pun berhaji, namun tak pernah kita mendengar Nabi Muhammad disebut dengan panggilan “Haji Muhammad”, Ali Bin Abi Thalib tak pernah kita dengar disebut dengan “Haji Ali” dan seterusnya. Jelaslah tradisi orang Indonesia yang menabalkan sebutan haji di depan namanya adalah suatu sikap yang tidak mengerti agama dan suatu sikap yang tak pernah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Sebab kalau ia mengerti agama tentu ia sadar bahwa haji itu adalah kewajibannya, dan karenanya sesudah kewajiban dilaksanakan tentu tak ada hak dia untuk memamer-mamerkan bahwa ia telah selesai melakukan kewajiban itu. Bukankah hakikat dari kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan setelahnya kita tunggu dengan tawakal apa ganjaran yang akan kita terima dari selesainya kewajiban kita tersebut? Ikhlas hanya karena Allah, itulah inti dari semua ibadah.