MA yang mengabulkan kasasi JPU dalam kasus Rahudman

Berikut ini beritanya yang saya salin-tempel dari situs Sumut Pos, 1/4/2014.

Kasasi Kasus Rahudman Dikabulkan

 

MEDAN- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap vonis bebas Rahudman Harahap yang diberikan Pengadilan Tipikor Medan. Saat itu Rahudman bebas dari tuntutan terkait kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran (TA) 2005.

Kepastian ini dipublikasikan di situs resmi MA, nomor register perkara 236 K/PID.SUS/2014, yang ditangani trio hakim agung yang dikenal keras menangani kasus korupsi  yakni Mohammad Askin, MS Lumme, dan Artidjo Alkostar yang menyatakan permohonan JPU dengan terdakwa Rahudman Harahap dikabulkan.

“Amar putusan, kabul,” demikian informasi perkara yang dipublikasikan di situs resmi MA.

Perkara dengan Panitera Pengganti Mariana Sondang Pandjaitan itu diputuskan pada 26 Maret 2014. Hingga berita ini ditulis, Artidjo belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi lewat ponselnya tidak menjawab, begitu juga pertanyaan yang diajukan lewat layanan pesan singkat (SMS) juga tidak direspon hakim ‘galak’ itu. Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansur, ponselnya malah tidak aktif.

Hanya saja, seorang hakim agung menjelaskan, jika permohonan JPU yang dikabulkan, maka berarti dakwaan dan tuntutan JPU yang menjadi acuan vonis. “Kabul berarti sesuai dengan dakwaan JPU,” ujar hakim agung yang meminta namanya tidak ditulis koran ini dengan alasan dirinya tidak ikut menangani perkara itu.

Seperti diketahui, Pengadilan Tipikor Medan, pada 15 Agustus 2013, menyatakan Rahudman, dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekda Pemkab Tapsel tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya. Rahudman dinyatakan bebas murni.

Dalam perkara ini, JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dalam tuntutannya, jaksa meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun penjara denda Rp500 juta serta uang penganti Rp480 juta kepada Rahudman.

Menyikapi hal itu, Hasrul Benny Harahap sebagai kuasa hukum Rahudman Harahap, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (31/3) malam, mengatakan belum menerima salinan resmi putusan pengabulan JPU dalam kasasi kasus ini. “Kita belum berani berkomentar. Karena, belum menerima surat salinan resmi putusan itu,” ungkap Hasrul.

Ditanyakan, apa langkah selanjutnya upaya hukum atas putusan MA ini, Hasrul enggan berkomentar. “Kita masih mencari data itu (putusan MA). Bagaimana isi putusan itu, kita belum melihat. Itu putusan keluar pada 26 Maret kemarin. Jadi belum bisa memberikan komentar lebih banyak,”sebutnya.

Di sisi lain, Marcos Simaremare, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut mengaku belum mengetahui terkait putusan kasasi perkara itu di MA. “Saya belum tahu apakah putusannya sudah keluar atau belum. Karena sampai saat ini kami juga belum ada menerima salinan putusan dari MA. Karena putusan dari MA yang bisa kita laksanakan,” katanya.

Namun, Kasi I Asintel Kejati Sumut ini mengaku siap melakukan eksekusi terhadap Rahudman bila nantinya putusan tersebut sudah inkrah. “Mengenai eksekusi itu siap kita jalankan. Tentunya kita lihat dulu apa bunyi putusan kasasi. Tapi sampai saat ini kita juga belum tahu apa putusannya,” jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor Medan, Nelson Marbun mengatakan dikabulkannya pengajuan kasasi jaksa oleh hakim MA, masih sebatas pengabulan administrasi atau memenuhi syarat formalitasnya. “Itu berarti permohonan kasasi dari jaksa diterima. Pengajuan kasasi itu memenuhi ketentuan. Jadi kalau lewat tenggang waktu ataupun berkas mereka tidak memenuhi syarat, bisa tidak diperiksa perkaranya,” terang Nelson.

Lanjutnya bila putusan kasasi hakim telah final, harusnya ada pencantuman apakah putusan Pengadilan Tipikor dibatalkan atau sebaliknya. “Seperti saya bilang tadi, kalau dalam putusan tidak ada bunyi seperti itu (yang menyatakan membatalkan atau menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Medan), maka itu belum putusan kasasi. Putusannya bagaimana, kita kan belum tahu apakah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Medan atau malah sebaliknya,” urainya.

Begitupun, sambungnya, jika nantinya Rahudman terbukti bersalah, dia masih ada kesempatan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dengan catatan ada novum atau bukti baru dalam kasus itu. Namun pengajuan PK tentunya tidak menghambat eksekusi yang dilakukan Jaksa.

“Dia (Rahudman) masih bisa mengajukan PK asal ada bukti baru. Tentunya PK tidak menghambat eksekusi. Di sini juga harus dilihat, apakah dalam putusan hakim kasasi ada memerintahkan agar dilakukan penahanan. Jika dalam putusan itu ada, jaksa bisa melakukan eksekusi setelah putusan itu inkrah,” urainya.

Sementara itu, Rurita Ningrum, Direktur eksekutif  Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, mengatakan jika putusan sudah inkrah Rahudman Harahap wajib dieksekusi. “Seharusnya Kejaksaan segara melakukan eksekusi terhadap Rahudman dengan cepat. Dan ini membuktikan keadilan yang tepat untuk menetapkan dan mengabulkan putusan kasasi terhadap kasus Rahudman itu,”ungkap Rurita. (sam/far/gus/rbb)

 

Artidjo Alkostar Masuk Majelis Hakim

 

Kasus Rahudman Harahap memasuki babak baru. Mahkamah Agung telah menunjuk tiga hakim untuk menangani kasus ini. Mereka adalah Mohammad Askin, MS Lumme, dan Artidjo Alkostar. Nama terakhir ini adalah sosok yang cukup "mengerikan" bagi tokoh yang tersangkut dalam kasus korupsi. 

Bagaimana tidak, alumnus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini merupakan hakim agung yang mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan berbeda pendapat (dissenting opinion)-nya dalam banyak kasus besar. Namanya terangkat saat memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun kepada politikus Angelina Sondakh.

Bahkan hakim kelahiran Situbondo ini sempat berkoar siap menghukum mati koruptor. Tapi keinginannya terhambat UU yang mensyaratkan hukuman mati diberikan kepada korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, krisis moneter, dan bencana alam nasional.

Bagi kalangan praktisi hukum , Ketua Muda Kamar Bagian Pidana Mahkamah Agung (MA) ini dikenal sebagai hakim agung yang zero tolerance dalam menghukum. Tidak segan-segan dia menghukum koruptor dengan ancaman maksimal UU.

Selain kasus Angelina Sondakh, pada tahun 2012 Artidjo menghukum Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamuddin 4 tahun penjara karena terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 21 miliar. Putusan ini membalik kehidupan Agusrin sebab sebelumnya Agusrin diputus bebas oleh PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh Syarifuddin. Syarifuddin belakangan duduk di kursi pesakitan karena didakwa korupsi menerima suap. Agusrin terkena hukuman minimal sesuai pasal 2 UU PTPK.

Selain ingin memvonis mati koruptor, Artidjo mengatakan ada banyak cara untuk memiskinkan koruptor. Salah satu caranya dengan mengambil semua uang negara yang dikorupsi. "Jika sudah ada yang terpakai, ambil asetnya," kata Artidjo.

Artidjo berpendapat angka rakyat miskin dapat berkurang banyak jika uang negara yang dikorupsi diambil kembali. "Dengan catatan, dikelola negara dengan baik," ujar pria asal Situbondo itu.

Istilah memiskinkan koruptor, Artidjo melanjutkan, tak ada dalam ranah hukum dan pengadilan. Itu hanya istilah sosial untuk perilaku koruptor yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. "Arti gamblangnya, memberikan hukuman maksimal bagi para koruptor," kata dia.

Dia mengklaim belum pernah meringankan hukuman terdakwa korupsi manapun. Alasannya, ia tidak menemukan poin-poin yang layak untuk dijadikan pertimbangan keringanan hukuman. "Belum pernah sama sekali," tegasnya.

Malah dia sering menggandakan hukuman. Pertimbangannya, membetulkan atau meluruskan pasal yang diterapkan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi merupakan hak Mahkamah Agung. "Misalnya mereka memakai pasal suap pasif, tapi yang tepat sebetulnya pasal suap aktif. Itu saya luruskan," ujarnya. *

Earth Hour

Pekan kemarin, saya membaca info dari running text Metro TV, bahwa pada 29 Maret (hari ini) belasan kota di Indonesia akan berpartisipasi dalam peringatan Earth Hour. Earth Hour ini sebagaimana diketahui adalah suatu bentuk kegiatan mematikan lampu dan penerangan serta berbagai peralatan elektronik lain yang tak diperlukan selama satu jam, yang diselenggarakan di seluruh dunia. Tahun ini, belasan kota di Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam suatu gerakan yang katanya merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya 'menyelamatkan bumi'. 

Jika mematikan lampu selama 1 jam dianggap bentuk penyelamatan bumi, maka kami para warga Provinsi Sumatera Utara harus dianggap sebagai pahlawan sejati penyelamat bumi dari ancaman kerusakan bumi akibat emisi karbon yang dikeluarkan pembangkit-pembangkit listrik. Sebab, jauh sebelum kalian para peserta Earth Hour melakukan kegiatan itu hari ini, kami sudah melakukannya jauh-jauh hari, bahkan dalam skala yang lebih dahsyat. Kalian mungkin bangga, dengan mematikan lampu selama 1 jam setahun sekali maka kalian merasa sudah menyelamatkan bumi. Tapi kami di Sumut, lebih dari kalian. Kami 'mematikan' listrik kami selama 3 jam (bahkan lebih), dan intensitasnya bukan sekali setahun seperti yang kalian lakukan, tapi sebulan lebih (lebih dari 40 hari secara berturut-turut), tepatnya sejak awal Februari 2014 hingga awal Maret ini. Bahkan kalau ditarik ke belakang, kami berulang kali dengan sukarela melakukan kegiatan mematikan listrik ini, sudah bertahun-tahun lamanya. Kegiatan kami mematikan listrik ini disponsori oleh salah satu BUMN yang memegang hak monopoli di salah satu sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Bisa dibayangkan betapa besar jasa warga Sumut dalam menyelamatkan bumi karena di sini berulang kali kegiatan sejenis Earth Hour ini dilakukan. Dan bisa dibayangkan juga betapa rendah hatinya warga Sumut dalam melakukan kegiatan ini, sebab mereka tidak menggembar gemborkannya ke media seperti yang kalian (kota-kota peserta Earth Hour) lakukan. Saking rahasianya kegiatan ini, presiden pun seperti tidak tahu bahwa ada kegiatan mematikan listrik secara massal di Sumut sebulan belakangan. Pun media-media nasional seperti tidak mencium adanya kegiatan ini, mereka rupanya lebih tertarik membahas pesawat hilang dan kampanye parpol ketimbang meliput kegiatan ini.

Bagi kota-kota di Indonesia yang mengikuti Earth Hour, barangkali ada dua motif yang melatarbelakangi keikutsertaan mereka itu. Motif pertama adalah mereka memang sungguh-sungguh ingin berpartisipasi dalam kegiatan menghemat energi serta menyelamatkan bumi, karena mereka memang sadar bahwa upaya mereka itu sekalipun kecil, tapi karena dilakukan serentak di seluruh Indonesia, mampu menciptakan suatu penghematan energi yang cukup besar (menurut Koran Sindo edisi 29 Maret, pada tahun 2012 kegiatan Earth Hour di Indonesia mampu menghemat listrik sebesar 214 MW). Termasuk dalam kelompok dengan motif ini nampaknya adalah Kota Bandung. Mengapa demikian, sebab Walikota Ridwan Kamil berencana setelah kegiatan Earth Hour ini akan secara rutin menggelar aksi mematikan lampu. Ini adalah suatu bukti bahwa Ridwan Kamil mempunyai pandangan yang visioner dan ia tak terjebak pada popularitas serta kegiatan seremonial belaka. Ia mampu mengambil makna dari kegiatan Earth Hour ini, dan karena ia tahu akan manfaat dari kegiatan ini, ia lantas tidak terpaku pada kegiatan seremonial tahunan saja melainkan berencana akan membuat kegiatan ini menjadi kegiatan rutin di kota itu. Ini merupakan suatu rencana yang patut kita apresiasi dan kita harapkan Ridwan Kamil betul-betul merealisasikan rencana bagus tersebut.

Motif kedua adalah kota-kota yang sekadar ingin mendapat popularitas serta ingin diliput media internasional saja karena telah berpartisipasi dalam Earth Hour. Kota-kota ini dipimpin oleh pemimpin yang oportunistik, yang melihat kegiatan ini sebagai sarana untuk numpang tenar dan meraih keuntungan politis, syukur-syukur bisa diliput media internasional. Setelah kegiatan usai, maka semua hilang tak berbekas, di kotanya pemborosan energi terjadi secara masif, dan warganya pun seolah tidak peduli. Mereka-mereka inilah (kota, pemimpin, dan warganya) yang bisa kita sebut sebagai kaum yang hipokrit serta berpikiran pendek, yang mengira bahwa dengan kegiatan mematikan lampu selama 1 jam setiap tahunnya sudah bisa dianggap sebagai bentuk menyelamatkan bumi. Padahal, untuk menyelamatkan bumi, tidak cukup hanya dengan kegiaan seremonial tahunan, melainkan harus ada kegiatan lanjutannya secara berkesinambungan, seperti yang akan dilakukan oleh Walikota Ridwan Kamil.

cina, china, chaina

Rubrik Bahasa di Majalah Tempo edisi 23 Februari 2014 halaman 74 memuat tulisan menarik dari sastrawan Sapardi Djoko Damono mengenai polemik pengubahaan ejaan (sekaligus pengubahan pengucapan) kata "Cina" menjadi "China". Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang diungkapkan beliau dalam tulisan itu, dan beberapa hal sudah terpikir di kepala saya sebelum tulisan itu terbaca oleh saya, tepatnya sejak isu ini dicuatkan oleh budayawan Remy Sylado, Oktober tahun lalu. Saya sudah terpikir mengenai yang namanya "intervensi" berbahasa setelah membaca pemberitaan soal ini tahun lalu (saya mikirnya: kedaulatan bangsa kita dalam hal berbahasa diganggu oleh RRC).

Selain intervensi, perubahan ejaan dan --lebih-lebih-- perubahan pengucapan kata "cina" itu juga sesungguhnya menimbulkan pertanyaan, mau sampai kapan WNI peranakan Tionghoa di Indonesia merasa "tertindas" terus menerus sehingga ucapan "cina" pun harus di"larang"? katanya setelah reformasi, apalagi setelah Gus Dur menjadi presiden keempat RI, segala macam bentuk diskriminasi terhadap peranakan Tionghoa dihapuskan secara resmi. Kenyataannya, dengan adanya "kebijakan" untuk mengubah "cina" menjadi "china" (dengan alasan kata "cina" mempunyai konotasi negatif dan bisa menyinggung perasaan WNI peranakan tionghoa) justru mengungkit "luka lama" jaman Orba dulu. Jika Indonesia sudah mantap memasuki era baru yang anti diskriminasi terhadap ras/etnis manapun, sesungguhnya tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan pengucapan "cina" atau apapun bentuknya. 

Himbauan untuk mengucapkan "cina" dengan "china" dikeluarkan oleh Kedubes RRC di Jakarta. Dari sinilah nuansa intervensi berbahasa (yang bisa dimaknai menganggu kedaulatan bangsa Indonesia dalam hal berbahasa) menjadi amat kentara. Yang agak menyedihkan, banyak media massa yang manut saja menuruti himbauan ini. Bisa jadi karena media massa itu pemiliknya adalah pengusaha keturunan Tionghoa yang merasa mendapat angin dengan adanya intervensi berbahasa ini. Atau bisa jadi pula media-media itu menuruti himbauan itu karena alasan yang lain, misalnya karena alasan secara internasional "China" memang dilafalkan dengan "Chaina". Tapi jika ini yang dijadikan alasan, maka sesungguhnya media tidak konsisten karena nama-nama negara lain tidak mereka lafalkan secara "internasional". Anda pasti tahu contohnya, bandingkan saja ketika mereka (media asal Indonesia) mengucapkan Iran, Italia, Malaysia, Portugal ( dan lain-lain negara yg nama internasional dgn nama "versi indonesia"-nya tidak ada perbedaan huruf sama sekali) dengan ketika stasiun radio/televisi asing mengucapkan nama negara yang sama.

Di bawah ini saya salinkan tulisan Sapardi Djoko Damono seperti yang telah saya singgung di atas. 

===========================

Tjina, Cina, China

oleh: Sapardi Djoko Damono, sastrawan

Sejak beberapa tahun lalu, kata “Cina” harus (?) dihapus (juga dari kamus?) dan diganti dengan “China”. Alasan di balik penggantian itu adalah kata “Cina” mengandung konotasi negatif, bahwa dalam kalimat “Dia itu Cina” terkandung ejekan atau hinaan atau bahkan permusuhan terhadapnya. Mari kita bicarakan (sekali) lagi penggantian yang, setidaknya bagi saya, aneh itu. Tidak usahlah kita mengaitkannya (lagi) dengan “petai cina” harus diubah menjadi “petai china” atau “Pecinan”, nama sebuah kampung, harus diganti dengan “Pechinan”.

Cara mengeja yang kita ikuti adalah EYD. Cara yang “disempurnakan” itu telah mengubah “Tjina” menjadi “Cina”. Sama sekali tidak ada perubahan pengucapan dalam proses penggantian itu, persis seperti perubahan “Tjirebon” menjadi “Cirebon” dan “tjakar” menjadi “cakar”. Tidak adanya perubahan ejaan itu juga berarti tidak adanya pergeseran arti kata, baik denotatif maupun konotatif. Namun, ketika kita harus mengubah “Cina” menjadi “China”, tampaknya perubahan itu dianggap telah terjadi: “Cina” dikatakan mengandung sikap negatif sehingga harus diganti dengan “China” yang tentu dianggap netral.

Sepengetahuan saya, EYD telah mengganti gugus konsonan “ch” menjadi “kh”, kecuali untuk nama diri, seperti “Chairil Anwar” atau “Chaidir Rachman”—bergantung pada yang memiliki nama. Sebelum EYD ditetapkan, tentu nama “Jokowi” dieja “Djokowi”, tapi si empunya nama lebih suka menuliskannya sesuai dengan EYD, tentu tanpa perubahan ucapan. Kalau “Cina” harus diganti ejaan menjadi “China”, apakah ucapannya tetap sama? Apakah “ch” dalam kata itu harus diucapkan sebagai “tj” atau “c”, sedangkan “i” tetap diucapkan “i”? Kalau demikian halnya, perubahan itu hanya menyangkut ejaan, bukan ucapan. Dan kalau ucapannya sama, mengapa harus ada perubahan? Kalau diucapkan, konotasi negatif yang dianggap ada dalam “Cina” tetap saja terbawa meskipun ejaannya sudah diubah menjadi “China”.

Kalau perubahan penulisan itu juga menyangkut perubahan pengucapan, “China” harus diucapkan sebagai “Chaina” dan itulah yang sering kita dengar dari radio dan televisi. Masalahnya, apakah perubahan cara mengucapkan itu tidak bertentangan dengan prinsip tata ejaan dan tata bunyi bahasa Indonesia? Kalau demikian halnya, pengubahan ejaan itu telah mengganggu (kerennya: mengintervensi) sistem kebahasaan kita. Demikianlah, “China” telah berhasil melakukan intervensi dengan persetujuan kita.

Namun mengapa kita tidak diganggu kalau menyebut beberapa negeri sebagai Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, Selandia Baru, dan Afrika Selatan? Orang New Zealand dan warga negara South Africa juga tidak akan melancarkan protes atas penyebutan itu, saya kira. Belum pernah juga saya dengar protes kalau ada mahasiswa Jawa berteriak kepada teman kuliahnya yang berasal dari Tarutung, “He, Batak lu!” Kalau ada mahasiswa Sunda bertanya pada temannya, “Kamu Cina, ya?” apa juga harus diganti dengan “Kamu China (ucapannya Chaina), ya?”

Mengapa kita harus menyebut negeri yang sangat tua kebudayaannya itu Republik Rakyat China dan bukan Republik Rakyat Cina? Siapa gerangan yang memiliki kekuasaan untuk menentukan hal itu? Kalau perubahan itu didiktekan dari “sana”, mengapa pula kita selama ini mengikutinya? Selanjutnya, apalah memang benar-benar ada konotasi negatif dalam penyebutan “Cina”? Menurut seorang peranakan Tionghoa kenalan saya, di Singkawang ada konotasi negatif dalam kata “Baba”, tapi di Solo konotasi negatif sama sekali tidak ada, seperti yang jelas tampak pada nama toko roti “Babah Setoe” di kota kelahiran saya itu.

Atau begini saja: kata “Cina” kita ganti saja dengan kata “Tionghoa”, yang bisa saja dianggap netral meskipun bisa berakibat berubahnya “petai cina” menjadi “petai tionghoa” dan “Kampung Pecinan” menjadi “Kampung Tionghoaan”. Atau tidak usahlah kita ganti ejaan dan ucapan kata ini karena, kalaupun benar ada konotasi (baik negatif maupun positif) dalam sepatah kata, hal itu sama sekali bergantung pada situasi pembicaraannya. Dan itu wajar saja. bukankah kita tidak harus mengikuti kehendak pihak atau bangsa lain kalau hal itu mengintervensi sistem kebahasaan (dan sistem berpikir) kita?

********************

(ini salinan berita di situs Tempo mengenai pendapat Remy soal kata 'china' ini, diakses dari sini )

Minggu, 20 Oktober 2013 | 18:39 WIB

Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado

 TEMPO.CO, Magelang - Budayawan Remy Sylado mengkritik penggunaan istilah China yang dianjurkan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta. Menurut dia, istilah itu merupakan pemaksaan yang bersifat politis. Dia merujuk pada terbitnya surat edaran yang dikeluarkan Kedubes RRC di Jakarta kepada sejumlah media massa. Isi surat edaran tersebut menyerukan media menggunakan istilah China, bukan Cina.

Remy menyayangkan sejumlah media tunduk begitu saja terhadap surat edaran itu. Sebaliknya, dia mengapresiasi media yang memilih menggunakan istilah Cina. Ejaan China, kata dia, mengikuti ejaan dan lafal Bahasa Inggris. “Biarkan pengucapan istilah Cina sesuai dengan cara orang Melayu melafalkannya,” kata dia dalam seminar membahas Cheng Ho dan Nusantara di Hotel Manohara, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu, 20 Oktober 2013. Ini merupakan rangkaian acara Borudur Writers and Cultural Festival, 17-20 Oktober 2013.

Lebih lanjut Remy menyebutkan, pemaksaan pelafalan China merusak juga Bahasa Indonesia. Ia lantas mengkritik orang Indonesia yang “sok Inggris” karena melafalkan Cina menjadi China. Hal ini, menurut dia, menggambarkan orang Indonesia tidak percaya diri terhadap bahasanya. Kata Cina ada dalam kamus Bahasa Cina dan aksara Cina. Remy mencontohkan kata Zhongguo atau dialek Hokiannya Tiongkok sebagai Cina, bukan China.

Dia menambahkan, kedutaan lain tidak ada yang campur tangan ihwal penyebutan negara mereka dalam Bahasa Indonesia. Misalnya, Kedubes Belanda di Jakarta tidak pernah memaksa Indonesia untuk mengganti kata Belanda menjadi Netherlands. Belanda, kata dia, merupakan penyebutan salah lidah orang Indonesia terhadap istilah Holland.

Begitu pula dengan Kedubes Prancis, yang tidak pernah memaksa Indonesia mengganti kata Prancis menjadi France. Kedubes Jepang juga melakukan hal yang sama. Padahal Malaysia menggunakan istilah Jepun untuk negeri Jepang.

Presiden International Zheng He Society Cheng Ho Cultural Museum, Melaka, Malaysia, Tan Ta Sen, mengatakan tidak mempermasalahkan penggunaan istilah Cina, China, Tiongkok, atau Zhongguo. Menurut dia, orang bebas menggunakan istilah apa pun merujuk ke negara Cina asalkan tidak bertujuan merendahkan. “Silakan saja ada perbedaan, yang penting saling menghargai,” kata dia.

Guru Besar Chinese Studies Jurusan Sastra Cina, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Abdullah Dahana juga punya pendapat yang sama. Ia sepakat dengan penggunaan istilah Zhongguo. Malaysia, menurut Dahana, menggunakan istilah China. Tapi, mereka melafalkannya bukan China seperti versi Bahasa Inggris, tapi Cina seperti dalam pelafalan orang Melayu.

SHINTA MAHARANI

Melawan Lupa: Campurtangan HT dalam Pemberitaan Sisminbakum

 Dikutip dari buku "Wajah Retak Media", terbitan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Mei 2009.

================

GEGER DI SISMINBAKUM, SUNYI DI RCTI DAN OKEZONE

 oleh: Widiyanto

Kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum yang menjadi headline di hampir semua media tidak nongol di RCTI. Ada intervensi pemilik modal?

Hari itu barangkali patut dirayakan sebagai salah satu hari kemenangan

gerakan anti korupsi. Pagi hari seorang mantan pejabat tinggi dirjen ditangkap. Romli Atmasasmita, mantan direktur jendral pada Departemen Hukum dan HAM ditahan kejaksaan atas tuduhan korupsi. Pada hari yang sama, giliran Danny Setiawan, bekas Gubernur Jawa Barat yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara kasus penggelembungan harga mobil kebakaran.

Perang melawan korupsi memang tengah marak. Kejaksaan Agung dan KPK seperti adu cepat membekuk koruptor. Dan gerak cepat seperti ditunjukkan pada 10 November 2008 itu, agaknya perlu dicatat khusus: penahanan Romli bisa menjadi awal terbongkarnya kasus Sisminbakum (Sistem Informasi Badan Hukum, yang memungkinkan pendaftaran badan hukum dilakukan on-line), yang ukurannya sungguh kolosal. Skandal ini diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk menteri, dan merugikan negara hingga hampir setengah triliun rupiah. Tak mengherankan jika Romli menjadi ‘bintang’ media masa. Sejak pagi hari sejumlah stasiun televisi, radio dan jaringan berita on-line (newswires) terus menggebernya sebagai sajian utama. Malamnya, penahanan Romli ditempatkan sebagai headline oleh hampir semua stasiun televisi. Hampir semua, tapi tidak Seputar Indonesia. Siaran berita andalan stasiun RCTI itu tak menayangkan penahanan Romli, tidak pula Danny.

Ada apa? Apakah Seputar Indonesia kecolongan? Pertanyaan sepele ini ternyata perlu jawaban panjang lebar.

Rapat Redaksi RCTI malam itu lebih hangat dari biasanya. Di seputar meja rapat berbentuk bulat, duduk belasan anggota redaksi: manajer produksi berita, produser pelaksana, kepala liputan, beberapa produser.Pemimpin Redaksi Arief Suditomo tidak hadir. Begitu juga wakil pemimpin redaksi Putra Nababan. Rapat yang dipimpin Produser Eksekutif Seputar Indonesia Avida Virya itu memasuki area paling genting: mengapa RCTI tak punya liputan soal penahanan Romli.

Kepala Liputan Dandhy Dwi Laksono mengatakan, Sisminbakum jelas masuk kriteria layak berita – diukur dengan pertimbangan apapun. Perhatian publik luar biasa, kejaksaan telah pula menetapkan tiga dirjen sebagai tersangka, dan kerugian negara ekstrabesar. Tak ada alasan untuk tak meliput penahanan Romli. Lalu mengapa materinya tak nongol? “Apa kita dilarang meliput kasus ini?” katanya.

Beberapa saat sebelum rapat Dandhy mengontak Tunggal Siregar, reporter yang biasa mangkal di Kejaksaan Agung. Ia menanyakan mengapa Tunggal tak punya bahan liputan Romli. Awalnya Tunggal berkilah ia harus meng-cover agenda lain. Tapi Dandhy tak percaya. Setelah dicecar, reporter ini mengaku diminta Pemimpin Redaksi Arief Suditomo agar tak meliput penahanan Romli.

Dandhy terkejut. Ia meradang mendengar pengakuan itu. Ia mengingatkan, sebagai reporter Tunggal seharusnya melapor kepada Koordinator Liputan, atasannya langsung. “Sensor tak boleh terjadi sejak di lapangan,” katanya.

Keterangan Tunggal inilah yang dibawa Dandhy ke ruang rapat malam itu. “Jika kita dilarang menayangkan Sisminbakum,” katanya, “Kita juga tak bisa memberitakan kasus korupsi yang lain.” Logikanya, jika Sisminbakum “disensor” dan kasus korupsi lain diliput, berarti RCTI main tebang pilih. “Sama halnya kita melindungi maling, sambil menelanjangi maling yang lain,” tambah Dandhy.

Dilihat dari struktur kepemilikan, RCTI memang termasuk dalam keluarga besar kelompok yang terserempet kasus Sisminbakum. Program komputerisasi di Departemen Hukum dan HAM ini dikelola PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang merupakan ‘sepupu’ RCTI. Bersama-sama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC, holding yang memiliki RCTI), Sarana adalah ‘cucu’ dari PT Bhakti Investama, perusahaan yang dikuasai keluarga Tanoesoedibjo.

Rapat malam itu kemudian sedikit melebar. Jika kasus yang melibatkan kelompok usaha tak bisa diliput, sebagian anggota redaksi menuntut manajemen segera membuat rambu-rambu: daftar apa saja yang haram ditayangkan. Namun Dandhy menolak gagasan ini. Ia tetap ngotot agar RCTI memperlakukan kasus Sisminbakum sama seperti kasus-kasus korupsi yang lain. “Kita harus tetap fight,” katanya.

Hingga malam rapat selesai, tak ada kesepakatan yang bulat, kecuali: tak ada berita korupsi yang naik tayang. Tidak Romli, tidak juga Danny. Semua kena embargo. Sampai kapan? Tak ada batas waktu yang ditetapkan. Yang pasti, sejak malam itu, Seputar Indonesia memang bersih dari berita korupsi. Namun entah mengapa, dua hari kemudian, berita-berita korupsi, termasuk kasus Sisminbakum sudah muncul kembali.

Di sela-sela rapat malam itu, Dandhy sempat berkirim pesan kepada Pemimpin Redaksi Arief Suditomo. Ia menanyakan alasan mengapa liputan Sisminbakum dilarang. Jawaban Arief–juga melalui pesan pendek lewat handphone—merisaukan Dandhy, “Jelas, karena milik HT”.

HT adalah sebutan sehari-hari untuk Hary Tanoesoedibjo, pemegang kontrol Bhakti Investama, kapal induk yang membawahi aneka macam usaha mulai dari media sampai telekomunikasi, keuangan hingga penyewaan pesawat. Di anak-anak perusahaan itu, Hary menempatkan abang dan adiknya sebagai pengurus dan pengelola. Pada PT Bhakti Asset Management, yang membawahi PT Sarana (pengelola Sisminbakum), duduklah Hartono Tanoesoedibjo, salah satu kakak Hary.

Kala itu, nama Hartono memang mulai disebut-sebut dalam kasus Sisminbakum. Yohannes Waworuntu, Direktur Utama PT Sarana, yang ditetapkan sebagai tersangka mengaku ia hanya boneka Hartono. “Saya dipaksa menjadi dirut dengan imbalan utang saya yang besarnya Rp 1 milyar dianggap lunas,” katanya kepada media. Sejauh ini, status Hartono dalam kasus itu masih sebatas saksi.

Bagi Dandhy, pesan pendek Arief itu tiba-tiba tak membuat semuanya menjadi terang benderang. Ia tak pasti betul apakah pelarangan itu order langsung dari HT atau kebijakan Arief semata. Tapi bagi Dandhy, dan anggota redaksi RCTI, ini bukan campur tangan yang pertama. Ia hanya mengatakan, “Tiap kali ada pemberitaan yang dianggap merugikan, Hary selalu ikut campur.” Yang jelas, beberapa pekan kemudian, intervensi manajemen terjadi lagi: RCTI dilarang menayangkan berita kutipan wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ‘berbau’ Sisminbakum.

Ceritanya, akhir 2008, Menteri Keuangan terpilih sebagai “People of the Year 2008” versi harian Seputar Indonesia (untuk membedakan dengan nama acara di RCTI, selanjutnya disebut Sindo), koran yang juga dimiliki MNC. Reporter RCTI Bima Marzuki yang meliput acara itu sempat minta pendapat Menteri Sri Mulyani tentang rekening liar yang memang tengah dihebohkan. Konteksnya biaya perkara di Mahkamah Agung. Menteri menegaskan, semua penerimaan dari dari kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pemerintah, mestinya masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak alias PNBP.

Mendengar penjelasan ini, Hary yang berada tak jauh dari Ibu Menteri lantas bergegas mendekati Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sindo. Hary, orang yang menurut Forbes memiliki kekayaan US$ 250 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) itu meminta Sururi menemui Bima. Begitu wawancara selesai, Bima dicolek Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Sindo.

“Bim, untuk wawancara yang tadi, Pak HT minta jangan tayang,” katanya Sururi seperti ditirukan Bima Marzuki.

“Bagian yang mana?” tanya Bima.

“Semuanya,” jawab lelaki ceking yang dikenal sebagai orang kepercayaan Hary itu.

“Loh kenapa?” Bima mencoba menawar.

“Pak HT khawatir wawancara itu menimbulkan salah persepsi.”

‘Persepsi’ yang dimaksud Sururi tentu berkaitan dengan PNBP. Biaya akses Sisminbakum yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah semestinya masuk ke kas negara seperti PNBP yang lain. Selama ini, dari Rp 1.685.000 biaya yang dibayarkan notaris untuk mendapat pelayanan Sisminbakum, hanya Rp 200.000 yang masuk PNBP. Selebihnya, Rp 135.000 untuk PPN dan, yang paling gede, Rp 1.350.000 masuk sebagai ‘biaya akses’. Pos terakhir inilah yang kemudian dibagi-bagi: 90 persen masuk ke kantong PT Sarana dan sisanya ke koperasi pegawai Departemen Hukum dan HAM.

Laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan, sejak 1 Januari 2001 – 30 September 2002, terdapat 54.400 permohonan pengesahan lewat Sisminbakum. Artinya, selama periode 21 bulan tersebut, PT Sarana meraup Rp 66 miliar lebih, sedangkan negara hanya memungut tak sampai Rp 11 miliar. Kejaksaan Agung menilai, pembagian yang timpang ini disepakati karena Sarana ‘membujuk’ pejabat negara menyetujui proyek ini. “Mereka tak hanya menggunakan fasilitas negara untuk memungut uang rakyat. Tapi juga menikmatinya,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Marwan Effendi.

Kekhawatiran adanya salah ‘persepsi’ dan larangan tayang itu dilaporkan Bima kepada bosnya, Wakil Pemimpin Redaksi RCTI Putra Nababan. Menurut Bima, saat itu juga Putra mengontak Sururi. Tapi Sururi tetap mendesak RCTI agar memenuhi permintaan Hary.

Meskipun dilarang, Bima tetap membuat naskah liputan. Melalui koordinator liputan, naskah itu diserahkan kepada Pemimpin Redaksi Arief Suditomo. Setelah diberi catatan, naskah tersebut dikirim Arief kepada Hary melalui faksimil. Bima sempat mengintip catatan itu: pemimpin redaksi minta izin agar liputan Bima dapat ditayangkan. Hasilnya? Berita kutipan wawancara Bima tentang PNBP dengan Menteri Keuangan itu tak pernah tayang di RCTI.

Kisah pelarangan ini tak dibantah oleh Sururi, tapi juga tak dibenarkan. Ia menolak memberikan jawaban. “Kami sedang konsolidasi internal,” katanya ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Sirih. “Saya tak mau ngomong kalau menyangkut kasus itu,” tambahnya ketika ditemui di kantornya, Kompleks Menara Kebon Sirih dengan muka mengkerut sambil Sururi ngeloyor pergi ke sebuah ruang pertemuan .

Pemimpin Redaksi Arief Suditomo juga tak mau berkomentar. Setelah berkali-kali menolak permohonan wawancara, Arief akhirnya dapat ditemui di lobi salah satu kantornya, di Menara Kebon Sirih. Dia berbaju putih mengenakan celana gelap. Meskipun sudah bertemu muka, ia masih enggan memberi keterangan. “I don’t have anything untuk di-share. Maaf, mas,” katanya sambil memasuki kantor, melewati dua orang petugas keamanan.

Campur tangan pemberitaan pemilik dalam kasus Sisminbakum bukan hanya dialami RCTI tapi juga pada portal berita Okezone, juga milik MNC. Di portal ini, berita Sisminbakum pertama kali nongol pada 14 Oktober 2008. Isinya: rencana kejaksaan mengungkap indikasi korupsi. “Biaya akses Sisminbakum tak mengalir ke kas negara, tapi ke rekening PT SRD,” demikian penggalan berita tersebut. Tampaknya, pada awal-awal munculnya isu Sisminbakum, Okezone relatif berimbang.

Tapi belakangan, apalagi sejak Romli ditahan dan peran Hartono diributkan, menurut keterangan sumber di Okezone, saat itulah Pemimpin Umum David Fernando Audy mulai ‘menyetir’ arah pemberitaan. Reporter diminta untuk lebih banyak memberikan porsi kepada Sarana atau Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Hukum dan HAM yang mengambil keputusan tentang program komputerisasi itu. Dari 80 berita Sisminbakum yang ditulis Okezone, 16 menggunakan Sarana sebagai narasumber utama dan 15 memanfaatkan Yusril. Hanya 10 yang mengutip jaksa. Itu pun separohnya dimuat sebelum Romli ditahan.

Selain ‘banting setir’, Okezone juga mencabut berita-berita yang dianggap merugikan Sarana. Pencabutan dilakukan hingga ke tembolok, sehingga berita yang pernah tayang tak bisa lagi dikorek-korek lagi meskipun menggunakan mesin pencari yang canggih. Melalui mesin pencari internal di Okezone, tercatat ada 81 berita yang memakai kata “sisminbakum”. Namun ketika ditelusuri di mesin pencari publik, hanya tersisa 48 saja yang masih tayang. Sisanya lenyap secara misterius.

Selain menempatkan David (ipar istrinya) sebagai pemimpin umum, Hary juga memperbantukan Sururi, Pemimpin Redaksi Sindo, sebagai Ketua Sidang Redaksi di Okezone. Menurut lembaga pemeringkat internet, Alexa Internet, April 2009, Okezone yang relatif muda usia ini, menempati urutan ke-23 situs yang paling dikunjungi di Indonesia. Rata-rata Okezone menaikkan 300 berita per hari, termasuk berita dari tim redaksi RCTI dan Sindo.

Sama seperti Arief dan Sururi, David juga menolak memberikan keterangan soal campur tangan Hary dalam kasus Sisminbakum. Meskipun posisinya sebagai kepala hubungan investor MNC, anak muda yang belum berumur 30 tahun itu sangat irit berkata-kata. “Mengapa Anda menulis soal itu?” katanya. Selebihnya, David bungkam. Tiap kali dihubungi, telepon genggamnya tak pernah diangkat. Sekretarisnya mengatakan jadwal rapatnya penuh. n

Catatan:

Akhir November 2008, Dandhy mengundurkan diri dari RCTI. Manajemen RCTI menerima pengunduran

dirinya akhir Januari 2009. Sejak Februari 2009, Dandhy menempuh jalan hidup baru sebagai penulis lepas.